Pilkada Sisa Dana Logistik Bisa Digeser untuk Sosialisasi

JAKARTA – Banyak daerah yang dana pilkadanya tidak terserap habis. Contohnya, Kabupaten Karawang. KPU setempat mengembalikan Rp 11 miliar ke kas daerah. Begitu juga KPU Provinsi Jambi yang mengembalikan lebih dari Rp 20 miliar. Dana itu merupakan dana sisa Pilkada 2015.

“Sebagian besar KPU daerah mengembalikan sisa dana,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah di kantor KPU, Jakarta,kemarin (29/3). Sisa dana tersebut umumnya berasal dari pos logistik. Itu berkaitan dengan langkah KPU yang kerap membuat asumsi maksimal terhadap jumlah pasangan calon (paslon). Yakni, lima paslon.

“Tapi, nyatanya hanya dua calon,” katanya. Jumlah pasangan calon tersebut berimplikasi pada beberapa hal. Misalnya, alat peraga dan bahan kampanye yang harus dicetak KPU. Selain itu, realisasi anggaran pengadaan logistik sering kali jauh di bawah plafon awal.

“Kertas dianggarkan Rp 10, tapi pas tender dapat Rp 8,” imbuhnya mencontohkan.

Ferry menyebutkan, beberapa KPU daerah meminta izin memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas kesekertariatan. Dia menilai usulan itu kurang tepat. Sebab, esensi alokasi dana pilkada adalah untuk menyukseskan hajatan pilkada. Bukan yang lain.

Dalam pilkada serentak tahap kedua pada 2017, Ferry berharap sisa dana tersebut segera dialihkan untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi berdasar pengalaman Pilkada 2015, angka partisipasi hanya berkisar 70 persen,”Kan sayang kalau dana dibalikin. Lebih baik untuk menggenjot sosialisasi,”terangnya.

Ferry menyebut itu bukan perkara sulit. Meski berbeda kamar, dana tersebut bisa dialihkan selama masih untuk kepentingan pilkada.”Tinggal konsultasi ke pemerintah daerahnya, bisa digeser,”tandasnya. (far/c6/pri) Sumber: Indo Pos, Rabu 30 Maret 2016


Komentar: 0

    Form Komentar