KPU dan Lembaga Peradilan Harus Satu Pemahaman dalam Penyelesaian Sengketa TUN

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum RI menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Persiapan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan di Gedung Kantor KPU RI pada Kamis, 8 September 2016. Lokakarya dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Hakim Agung MA RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, KPT Tata Usaha Negara Jakarta, KPT Tata Usaha Negara Surabaya, KPT Tata Usaha Negara Medan.

Kegiatan lokakarya ini membahas 4 (empat) topik yakni mengenai Prosedur dan Mekanisme Pencalonan, Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan, dan Penegakan Hukum Pemilihan yang Adil dan Berintegritas. Tujuan diselenggarakan lokakarya ini adalah membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara Pemilihan dengan lembaga peradilan untuk efektifitas penyelesaian sengketa TUN Pemilihan dan penegakan hukum pada Pemilihan Tahun 2017.

Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015, terdapat 5 (lima) daerah yang dilakukan penundaan pemungutan suara karena 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), yang mana KPU Kota Pematangsiantar mengambil upaya hukum banding, dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten Simalungun, KPU Kota Manado, KPU Kabupaten Fak-fak mengambil upaya hukum kasasi. Putusan yang diterbitkan menjelang hari pemungutan suara di luar kerangka waktu penyelesaian sengketa TUN Pemilihan. Selain itu, penyelesaian sengketa pencalonan untuk Pilkada Kota Pematangsiantar diperiksa dan diputus oleh PTUN yang menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tidak memiliki kewenangan. Sampai saat ini, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar belum diselenggarakan, karena sedang menunggu hasil putusan MA.

Memerhatikan hasil evaluasi tersebut, pembentuk Undang-undang melakukan perubahan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur kerangka waktu penyelesaian sengketa TUN Pemilihan lebih singkat, baik di tingkat PT TUN maupun Mahkamah Agung serta mengatur kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti putusan PT TUN atau Mahkamah Agung. Putusan MA atas sengketa TUN pemilihan harus ditindaklanjuti sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Selain itu, untuk penyelesaian sengketa oleh pengadilan sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 juga menegaskan terminologi hari adalah hari kerja.

Norma baru terkait kerangka penegakan hukum Pemilihan juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 135A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran politik uang dalam lingkup pelanggaran administrasi. Bawaslu Provinsi diberi wewenang menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran politik uang. Dalam hal pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagai peserta Pemilihan, dapat mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI. Selanjutnya, sebagai upaya hukum terakhir, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Sumber : http://jdih.kpu.go.id/beritadetail-214


Komentar: 0

    Form Komentar