Peresmian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU

Jakarta, Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU RI meresmikan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU (JDIH) di halaman kantor KPU pada Senin (5/9).

Salah satu program dari reformasi birokrasi KPU adalah terus meningkatkan pelayanan bidang hukum. Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro dalam pembukaannya mengatakan,“Keterbukaan akan informasi bidang hukum di KPU sudah dapat dibuktikan dengan melakukan publikasi draf PKPU yang akan disahkan, sehingga masyarakat luas dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap PKPU tersebut.” Sambutan yang disampaikan Ketua KPU RI sesuai dengan semangat JDIH KPU yaitu membangun demokrasi melalui informasi berbasis teknologi.

Peresmian JDIH dilakukan bersamaan dengan peresmian lima program unggulan KPU lainnya, yaitu Zona Integritas KPU, e-training Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rumah Pintar Pemilu (RPP), dan Sistem Informasi dan Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW). Acara Peresmian ini dihadiri oleh Ketua KPK, Ketua DKPP, Pimpinan Partai Politik, delapan Ketua KPU Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Riau), dan tamu undangan lainnya.   

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN) mengamanatkan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Oleh karena  itu, Sekretariat Jenderal KPU melalui Biro Hukum telah membangun website JDIH KPU yang telah dimulai sejak tahun 2013. JDIH KPU diintegrasikan ke website utama KPU RI sebagai link pencarian semua produk hukum KPU berupa Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, Artikel atau Kajian, SOP, Administrasi Partai Politik, Berita dan sebagainya.

Sesuai dengan roadmap pengembangan JDIH KPU yang telah dirancang, pada tahun 2015 dan 2016 telah dibangun website JDIH KPU di 8 KPU Provinsi yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Banten, KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan KPU D.I.Yogyakarta.

Sumber : http://jdih.kpu.go.id/beritadetail-213


Komentar: 0

    Form Komentar